Plt Menpora: Diplomasi Indonesia soal Piala Dunia U-20 Ditolak FIFA
Plt Menpora Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sempat berdiplomasi dengan FIFA soal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023. Tapi tidak diterima oleh otoritas tertinggi sepak bola dunia itu.
Pemerintah Indonesia mengajukan syarat-syarat buat Israel ketika tampil di dalam negeri. Hanya saja FIFA menolak kondisi-kondisi yang diajukan Indonesia sehingga akhirnya mencoret haknya sebagai tuan rumah.
Hal itu dilakukan pemerintah sebelum Ketum PSSI Erick Thohir melakukan upaya terakhir dengan menemui FIFA di Doha, Qatar, pada Rabu (29/3/2023), tengah malam, WIB. Pada akhirnya FIFA tetap pada pendiriannya untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran delegasi Israel ke Indonesia bukan kali pertama ini, berdasarkan catatan saya sepanjang era reformasi ini sudah delapan kali. Baik dari tim olahraga maupun non olahraga, termasuk pertemuan Inter Parliament Union di Bali beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir kepada wartawan, Kamis (30/3).
"Di situ kita jadi penyelenggara dan waktu itu juga tidak ada apa-apa, kenapa? Karena kita juga betul-betul menerapkan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga kita tidak melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh negara, misalnya dari segi konstitusi," ujarnya menambahkan.
Tak disebutkan secara detail apa yang menjadi poin tawaran Indonesia kepada FIFA. Muhadjir hanya mengisyaratkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan konstitusi Indonesia.
Tapi hal itu gagal mencapai titik temu dengan FIFA. Sebagaimana diketahui, badan sepakbola dunia itu mengedepankan asas anti-diskriminasi, semua dianggap setara tidak ada perbedaan.
"Kemarin kami juga sebenarnya juga sudah mengajukan beberapa syarat kepada FIFA, pertimbangan kita itu bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan dari kebijakan luar negeri kita terutama yang menyangkut masalah Israel dan Palestina," tutur Muhadjir.
"Kami juga tetap berkomitmen bahwa kita membela hak-hak dan kepentingan bangsa Palestina dan juga masalah konstitusi, yang tercantum dalam alinea pertama undang-undang yaitu yang mengenai kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ini yang tidak bisa ditawar karena ruh berdirinya negara ini adalah dari Alinea ini," ucap pria yang juga Menko PMK itu.
"Oleh karena itu kita tidak ingin ada bangsa lain yang dijajah seperti Indonesia, dalam konteks ini Palestina. Jadi sebetulnya sudah jelas kita sampaikan tapi kalau keputusannya tidak seperti apa yang kita harapkan ya apa boleh buat, itu sepenuhnya wewenang di tangan FIFA," katanya lagi.
(adp/adp)
Komentar