Tak Peduli Aturan FIFA, Menteri Dalam Negeri Malaysia Sahkan Paspor 7 Pemain Naturalisasi Palsu - Semua Halaman - Superball
Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14:07 WIB
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. (NSTP/WAN NABIL NASIR)
SUPERBALL.ID - Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mengungkapkan alasan di balik pemberian paspor kepada tujuh pemain naturalisasi palsu.
Skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi muncul pada September tahun lalu.
Tepatnya ketika FIFA menemukan bahwa FAM telah menggunakan dokumen palsu untuk menetapkan kelayakan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia.
Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel.
Baca Juga: Singgung Timnas Indonesia, Pakar AS Peringatkan Malaysia soal Penunjukan Hajime Moriyasu
FIFA kemudian mendenda FAM dan memberikan hukuman berupa denda dan skorsing 12 bulan kepada setiap pemain.
Setelah menyelesaikan masa skorsing, ketujuh pemain tersebut tetap tidak bisa bermain untuk Malaysia karena tidak memenuhi syarat dari FIFA.
Ketujuh pemain tersebut harus menetap selama lima tahun berturut-turut di Malaysia agar memenuhi syarat naturalisasi dari FIFA.
Menjelang berakhirnya masa skorsing, skandal pemalsuan dokumen tersebut terus membayangi sepak bola Malaysia.
Termasuk munculnya pertanyaan tentang akuntabilitas di balik proses pemberian paspor Malaysia kepada ketujuh pemain.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai aturan.
Ia mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertindak sesuai dengan Konstitusi Federal berdasarkan Pasal 19, yang mencakup naturalisasi.
Saifuddin mengakui bahwa para pelamar dari negara-negara seperti Argentina belum tinggal di Malaysia selama periode yang dipersyaratkan.
Namun, ia mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan pengecualian.
Menurut Saifuddin, masa tinggal para pelamar di luar negeri dapat dihitung sebagai masa tinggal di Malaysia.
"Dia berasal dari Argentina. Apakah ada periode tinggal di negara ini? Jawabannya adalah tidak," kata Saifuddin, dikutip SuperBall.id dari NST.
"Namun, berdasarkan Konstitusi Federal, Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pengecualian."
"Itu berarti periode dia berada di Argentina atau Spanyol dapat dianggap sebagai masa tinggal di negara kita."
"Ini adalah Konstitusi Federal, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Saifuddin," tambahnya.
Baca Juga: Gaji Hajime Moriyasu di Timnas Malaysia Rp1 Miliar Lebih per Bulan
Mengenai persyaratan pengetahuan bahasa, Saifuddin mengatakan bahwa para pelamar telah dilatih bahasa Melayu dasar sebelum wawancara.
Saifuddin mengatakan bahwa undang-undang tidak mensyaratkan kefasihan dan menggambarkan standar tersebut sebagai subjektif.
"Pengetahuan yang memadai bersifat subjektif. Biasanya, untuk kategori ini, praktik kami adalah melatih mereka sebelum wawancara: 'Apa khabar?' (Apa kabar?), mereka menjawab 'Khabar baik' (Kabar baik). 'Terima kasih', mereka menjawab 'Sama-sama'. Itulah praktik yang berlaku saat ini," katanya.
"Persyaratan itu tidak menyebutkan fasih, dan juga tidak memerlukan pengetahuan mendalam. Yang disebutkan adalah memadai. Jika mereka mengerti, kami akan meluluskan mereka," tambahnya.
Saifuddin mengatakan bahwa tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri berakhir setelah proses kewarganegaraan.
Proses tersebut meliputi pemeriksaan keamanan kepolisian, penilaian bahasa, dan persetujuan administratif.
Adapun mengenai pendaftaran pemain ke FIFA, Saifuddin menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut diserahkan sepenuhnya kepada FAM.
Saifuddin menegaskan pihaknya tidak memedulikan apakah pemain yang bersangkutan bisa membela Malaysia atau tidak.
"Apakah dia bisa bermain untuk Malaysia atau tidak, itu urusan FAM," kata Saifuddin.
"Dokumen apa pun yang FAM serahkan untuk mendaftar ke FIFA, itu urusan mereka, bukan Kementerian Dalam Negeri."
"Apakah mereka memenuhi syarat atau dokumen apa yang dikirim FAM ke FIFA bukan lagi tanggung jawab saya."
"Bisakah saya menjawab atas nama FAM? Tidak, karena itu berada di bawah piagam FIFA. Biarkan presiden mereka yang menjawabnya," tambahnya.