KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyambut positif wacana provinsi penyangga pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

PON sejatinya masih akan bergulir dua tahun lagi. Namun, terkait koordinasi pelaksanaannya sudah dilakukan berbagai pihak terkait.

Terbaru, muncul wacana untuk menghadirkan provinsi penyangga dalam penyelenggaraan PON 2028.

Wacana provinsi penyangga ini muncul mengingat situasi saat ini tidak dimungkinkan adanya pembangunan fasilitas tambahan, khususnya venue olahraga. 

Namun, untuk pelaksanaannya, Erick Thohir menunggu keputusan resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca juga: Kompany Kritik Mourinho soal Kasus Vinicius: Tak Bisa Diterima

“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Menpora Erick Thohir kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Jumat (20/2/2026).

Sudah Bertemu KONI

Terkait wacana ini, Erick telah bertemu dengan Ketua Umum KONI Marciano Norman beserta Sekretaris Jenderal Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma. 

Dalam pertemuan tersebut, mulai dilakukan sinkronisasi untuk persiapan PON, termasuk wacana NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama dengan dibantu provinsi penyangga.

“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” ungkap Erick.

Dikatakan Erick, efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga baru tidak hanya terjadi di Indonesia. 

Baca juga: Link Live Streaming Madura United Vs Arema FC di Super League 2025-2026

Tetapi, juga di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia. 

Erick menyatakan banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal. 

“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system," ucap Erick.

"Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” tutur dia.

Menunggu Keputusan Resmi

Dalam hal ini Menpora menunggu keputusan resmi dari KONI sebelum nantinya mengeluarkan surat resmi sebagai payung hukum perihal tuan rumah PON NTT-NTB yang dalam pelaksanaannya dibantu provinsi tertentu.  

"Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” ujar Erick.

“Jadi saya minta payung hukumnya, tunggu KONI nanti,” tutur dia.