VIVA – Sepak bola Malaysia sempat berdiri di tepi jurang. Isu pembekuan dari FIFA menguat setelah krisis internal mengguncang Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Kepengurusan goyah, kepercayaan publik merosot, dan ancaman sanksi internasional membayangi.

Situasi makin panas ketika seluruh jajaran Ban Eksekutif FAM kompak mengundurkan diri pada 28 Januari. Langkah drastis itu memicu spekulasi bahwa FIFA akan turun tangan langsung, bahkan membentuk komite normalisasi seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara lain.

Namun skenario terburuk akhirnya tidak terjadi. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor Paul John memastikan FIFA tidak akan menjatuhkan hukuman pembekuan terhadap Malaysia. Sebagai gantinya, AFC diberi mandat untuk mendampingi proses pembenahan tata kelola federasi secara langsung.

Artinya, Malaysia masih bisa bernapas lega. Kompetisi domestik tetap berjalan, dan tim nasional tidak kehilangan hak tampil di ajang internasional.

Keputusan ini dinilai sebagai 'jalan lunak' dari FIFA. Alih alih menghukum, badan sepak bola dunia memilih pendekatan perbaikan dari dalam.

Meski begitu, kelonggaran tersebut bukan tanpa syarat. Windsor menegaskan FAM wajib menerima seluruh rekomendasi reformasi dari AFC. Tidak ada ruang tawar menawar.

Ia mengatakan, FAM harus setuju. Setiap perubahan yang kami usulkan perlu diterima demi kebaikan sepak bola. Selama FAM menyetujui semua perubahan tersebut, maka risikonya tidak ada.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa Malaysia memang terhindar dari sanksi, tetapi berada dalam pengawasan ketat.

Dalam rencana yang disusun, proses reformasi diperkirakan berlangsung setidaknya tiga bulan. Wakil Sekretaris Jenderal AFC Vahid Kardany akan memimpin langsung pendampingan tersebut. Fokusnya adalah membenahi struktur organisasi, transparansi, hingga sistem pengelolaan federasi agar lebih profesional.

Selama masa transisi, FAM tetap berstatus anggota penuh FIFA. Liga lokal, agenda timnas, serta partisipasi di turnamen internasional tidak terganggu.

Windsor juga mencoba meluruskan persepsi publik terkait pembekuan. Menurutnya, pembekuan bukan semata hukuman, melainkan sarana perbaikan. Namun jika perbaikan bisa dilakukan tanpa pembekuan, itu jauh lebih baik karena tim tetap bisa bertanding di level internasional.

Meski selamat dari ancaman sanksi organisasi, persoalan Malaysia belum sepenuhnya selesai.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi tetap berjalan terpisah. Perkara tersebut tidak berada di bawah keputusan FIFA atau AFC, melainkan Mahkamah Arbitrase Olahraga atau CAS.

Putusan CAS yang dijadwalkan keluar pada 26 Februari 2026 akan menentukan apakah Malaysia harus menerima konsekuensi hasil pertandingan, termasuk laga di kualifikasi Piala Asia 2027.

Dengan kata lain, satu masalah mereda, tetapi ujian lain masih menunggu.

FAM tengah berada di titik krusial. Reformasi menyeluruh menjadi harga mati jika ingin memulihkan kepercayaan publik dan menjaga eksistensi di panggung internasional. Kegagalan memenuhi arahan AFC bisa saja membuka kembali pintu sanksi dari FI