Jakarta, VIVA – Tragedi kompetisi Liga 4 yang seharusnya menjadi panggung pembinaan pemain daerah justru berubah menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah insiden keras di lapangan viral di media sosial dan memicu kritik publik. Situasi itu membuat PSSI bergerak cepat dengan menggelar emergency online meeting atau rapat darurat bersama asosiasi provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Federasi menilai kejadian di level daerah kini tak lagi berdampak lokal, melainkan bisa menyeret reputasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan, termasuk di mata FIFA dan AFC yang terus memantau perkembangan kompetisi nasional.

Rapat daring tersebut diikuti jajaran petinggi federasi, mulai dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali, Sekretaris Jenderal Yunus Nusi, anggota Exco Rudy Yulianto dan Kairul Anwar, Ketua Komite Disiplin Umar Husin, perwakilan Departemen Wasit Pratap Singh, hingga perwakilan PSSI Jawa Tengah, Jawa Timur, serta manajer dan panitia pelaksana Liga 4 di kedua provinsi.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, rapat darurat digelar atas arahan langsung Ketua Umum Erick Thohir dan Komite Eksekutif PSSI menyusul situasi yang dinilai sudah di luar kewajaran.

“Atas arahan Ketua Umum Bapak Erick Thohir dan Eksekutif Komite PSSI, terkait persoalan-persoalan luar biasa yang saat ini terjadi pada event-event sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 4 di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kami diminta untuk segera mengambil langkah tegas,” ujar Yunus dalam keterangan yang dikutip PSSI.

Menurutnya, dampak insiden tersebut terasa luas karena cepat menyebar di media sosial dan mencoreng citra federasi.

“Akibat dari tindakan sejumlah pemain, media sosial menjadi sangat ramai dan mendiskreditkan nama sepak bola Indonesia, khususnya PSSI,” katanya.

Tak hanya evaluasi teknis, PSSI juga menyiapkan pengetatan regulasi. Hukuman ke depan disebut tidak akan berhenti di pemain saja.

“Apabila terjadi hal-hal luar biasa, maka akan dilakukan evaluasi serta penambahan regulasi Liga 4 untuk memberikan sanksi. Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemain, tetapi juga kepada pelatih, manajer, ofisial, bahkan kepada klubnya,” ujar Yunus.

Waketum PSSI Zainudin Amali mengingatkan bahwa kompetisi di kabupaten atau provinsi tetap membawa nama Indonesia. Karena itu, setiap kericuhan berisiko dinilai sebagai kegagalan tata kelola nasional.

“Kejadian di mana pun dan apa pun yang terjadi, itu akan selalu dilihat sebagai peristiwa sepak bola Indonesia. Terjadi di kabupaten, terjadi di provinsi, apalagi di tingkat nasional,” ujar Zainudin.

Zainudin menegaskan, persoalan di Liga 4 tak bisa dianggap sekadar urusan kompetisi daerah. Menurut dia, apa pun yang terjadi di level kabupaten dan provinsi tetap membawa nama Indonesia secara keseluruhan di mata dunia.

Ia mengingatkan bahwa sepak bola nasional berada dalam pantauan federasi internasional. Karena itu, kericuhan atau insiden kekerasan di Liga 4 sekalipun tetap berisiko memengaruhi penilaian global terhadap tata kelola sepak bola Tanah Air.

“Kita berada di bawah pengawasan FIFA dan AFC. Apa pun yang terjadi di kabupaten atau provinsi, FIFA pasti menilainya sebagai kejadian sepak bola Indonesia,” katanya.

Sejumlah kasus memang memantik kemarahan publik. Salah satunya laga Liga 4 Jawa Tengah antara Persikaba Blora melawan PSIR Rembang di Stadion Krida pada 21 Januari 2026, ketika seorang pemain Persikaba ditendang di bagian dada oleh kiper lawan.

Insiden lain terjadi di Jawa Timur saat PS Putra Jaya menghadapi Perseta 1970 Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan. Aksi keras dalam pertandingan tersebut juga viral dan menuai kecaman karena dianggap membahayakan keselamatan pemain.

Melihat rangkaian peristiwa itu, PSSI memastikan akan melakukan konsolidasi lanjutan dengan asosiasi provinsi, perangkat pertandingan, dan seluruh pemangku kepentingan. Targetnya jelas, memastikan Liga 4 tetap berjalan dengan prinsip sportivitas, fair play, dan keamanan.

Bagi federasi, pembinaan usia bawah tak boleh berubah menjadi sumber masalah baru. Jika tidak dibenahi, bukan hanya kompetisi yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik dan reputasi Indonesia di mata dunia.