Share :

VIVA – Skandal naturalisasi ilegal yang mengguncang Timnas Malaysia resmi memasuki fase paling serius. FIFA kini tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi memperluas penyelidikan ke ranah kriminal lintas negara dengan melibatkan aparat hukum dari lima yurisdiksi sekaligus.

Langkah tegas ini diumumkan setelah upaya banding Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM atas sanksi sebelumnya ditolak sepenuhnya oleh Komite Banding FIFA. Penolakan tersebut membuat hukuman skorsing 12 bulan kepada tujuh pemain naturalisasi serta denda kepada FAM tetap berlaku.

Masalah ini bermula dari temuan FIFA bahwa data kakek atau nenek tujuh pemain disetor seolah-olah lahir di Malaysia, guna memenuhi syarat naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Pemalsuan dokumen itu membuat FAM didakwa melanggar Artikel 22 Kode Disiplin FIFA.

Namun persoalan berubah menjadi lebih rumit ketika FAM dinilai gagal mengungkap siapa aktor utama di balik manipulasi data tersebut. FIFA menilai ada indikasi keterlibatan lebih luas, tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin, tetapi sudah menyentuh tindakan kriminal lintas benua.

Karena itu FIFA resmi melibatkan aparat penegak hukum dari Brazil, Argentina, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Kelima negara tersebut dipilih karena memiliki kaitan langsung dengan asal para pemain dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rekayasa dokumen.

Menurut pernyataan resmi FIFA, proses pidana diperlukan untuk memastikan setiap pihak yang berwenang, baik di dalam maupun di luar federasi, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum negara masing-masing. Artinya, penanganan kasus ini kini tidak hanya berada pada wilayah FIFA, tetapi juga hukum internasional.

Pada tahap awal, tiga nama menjadi fokus utama pemeriksaan, diantaranya Sekretaris Jenderal FAM Datuk Noor Azman Rahman, serta dua agen berlisensi FIFA, Nicolas Puppo dan Frederico Moraes. Ketiganya diduga berperan signifikan dalam proses administrasi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan data kewarganegaraan.

Di sisi lain, tujuh pemain naturalisasi Malaysia yang diskors sejak 26 September 2025 kini disebut memiliki peluang menuntut FAM karena kehilangan pendapatan selama masa hukuman. Media Malaysia, Stadium Astro, bahkan menilai gugatannya bisa bernilai besar karena melibatkan kontrak profesional yang terhenti selama satu tahun penuh.

FAM sebelumnya menyatakan terkejut dengan keputusan banding yang ditolak. Presiden FAM, Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi, menegaskan pihaknya akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. FAM diberi waktu 21 hari untuk mengajukan banding resmi setelah menerima alasan tertulis dari FIFA.

Dengan masuknya aparat hukum internasional, skandal ini berubah menjadi salah satu kasus naturalisasi paling besar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Prosesnya kini tidak hanya menyangkut masa depan para pemain, tetapi juga kredibilitas FAM di mata dunia.