Pengakuan LADI soal Sanksi WADA, Ungkap Ada Masalah dari Kepengurusan Dahulu yang Belum Selesai - msn

 

Pengakuan LADI soal Sanksi WADA, Ungkap Ada Masalah dari Kepengurusan Dahulu yang Belum Selesai

By

Arif Fajar Nasucha

msn.com

6 min

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) Rheza Maulana Syahputra angkat suara perihal sanksi yang diberikan oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia.

Diketahui, sanksi WADA itu berimbas pada larangan bendera merah putih untuk berkibar di momen kemenangan kontingen bulutangkis Indonesia di Thomas Cup 2021.

Rheza pun menjelaskan kronologi pemberian sanksi dari WADA ke Indonesia.

Pada 15 September 2021, WADA mengirimkan surat kepada Indonesia, yang di dalamnya terdapat ancaman sanksi.

Dalam surat WADA tersebut, disebutkan program test doping Indonesia tidak efektif dan ada masalah administrasi.

Menanggapi surat itu, Rheza menyebut pihaknya langsung mengirim balasan, menanyakan tentang penjelasan ketidakefektifan testing dan administrasi.

Kemudian, ditemukan beberapa masalah di dalamnya.

"Pada awalnya kita diberi 21 hari untuk melakukan banding dan aksi, diterima bahwa ada masalah pada testing di 2021 yang tidak sesuai dengan rencana2020," jelas Rheza, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Selasa (19/10/2021).

"Lalu, yang kedua masalah rencana testing 2022 belum dikirimkan, yang ketiga adalah tentang PON," jelas dia.

Setelah itu, pihak LADI pun melengkapi berkas administrasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 21 hari dan disetujui WADA.

Wakil Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) Rheza Maulana Syahputra pada tayngan YouTube TV One, Selasa (19/10/2021).

Namun pada tanggal 7 Oktober 2021, LADI kembali menerima surat sanksi dari WADA.

"Sehingga ditanyakan kembali pada mereka dan kita lapor kepada pak Menpora, beliau langsung bersurat pada tanggal 8 Oktober," tambah dia.

Ternyata pihak WADA menemukan masalah administrasi lain pada program testing doping LADI beberapa tahun lalu.

Di antaranya, mal administrasi hingga masalah terkait pelaporan LADI yang belum selesai.

"Kita ada masalah lain yang belum selesai, pendingmeters- pendingmeters yang sebenarnya sejak 2017 belum selesai. Masalah administrasi."

"Tahun 2019 pelaporan belum selesai, sehingga saat ini kami meminta maaf kepada pak Presiden dan Menpora."

"Dalam kepengurusan kami 3 bulan ini, belum cukup waktunya untuk mengurai masalah bertahun lalu-lalu," jelas Rheza.

Rheza tak bisa menjelaskan lebih detail soal masalah administrasi itu karena masih menunggu laporan dari tim investigasi.

Namun, di satu sisi, ia mengakui ada miskomunikasi antara kepengurusan terdahulu dengan sekarang, yang membuat masalah administrasi pada beberapa tahun lalu belum bisa terselesaikan.

Bahkan, kata Rheza, kepengurusan LADI sudah berganti sebanyak 3 kali dalam 6 bulan.

Rheza juga mengakui tak ada serah terima tugas dari kepengurusan terdahulu ke pihaknya sekarang.

"Bisa dikatakan begitu (miskomunikasi). Pada saat pergantian kepengurusan, tahun ini saja di awal semester sudah 3 kali ganti."

"Tidak ada tongkat estafet yang diberikan. Jadi kami ini sebenarnya masih meraba-raba. Dari mana harus mulai, mau kemana kita, lalu apa aja masalah yang ada," tutur dia.

Bendera Merah Putih Tak Berkibar, Kemenpora Tuai Kritikan

Buntut dari bendera Merah Putih tak berkibar, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun tuai kritikan.

Kemenpora dinilai tak mampu menyelesaikan masalah yang membuat Merah Putih tak berkibar.

Kritikan tersebut datang dari berbagai kalangan, di antaranya DPR hingga atlet legendaris bulutangkis.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberi apresiasi kepada keberhasilan kontingen bulutangkis mengharumkan nama Indonesia di Thomas Cup 2021.

Tetapi di sisi lain, Huda pun mempertanyakan janji Kemenpora gerak cepat dalam merespons ancaman sanksi WADA yang akhirnya membuat bendera putih tak bisa berkibar.

"Prestasi tim Thomas Cup 2020 tentu sangat luar biasa. Keberhasilan mereka membawa pulang Piala Thomas ke tanah air setelah 19 tahun lalu patut diapresiasi."

"Sayangnya janji Kemenpora dalam merespons ancaman sanksi WADA ternyata tak terbukti di lapangan. Akibatnya Merah Putih tak berkibar dalam peristiwa bersejarah itu,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (18/10/2021), melansir Tribunnews.com.

Huda mengatakan dalam pernyataan Menpora Zainudin Amali pada Jumat (8/10/2021), Indonesia akan bergerak cepat memberikan klarifikasi kepada WADA agar terhindar dari sanksi.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (dok. DPR RI)

Kemenpora bersama Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) akan memberikan keterangan jika tidak terpenuhinya TDP atlet Indonesia di 2020 karena adanya Pandemi Covid-19.

Namun pada kenyataannya, ia menilai janji Kemenpora tersebut tak dipenuhi.

"Saat itu Pak Menpora menyatakan jika WADA bersedia menunggu sampel uji doping di PON Papua untuk memenuhi batas minimal TDP atlet Indonesia."

"Ternyata Indonesia resmi disanksi sehingga Merah Putih tidak berkibar meskipun Hendra Setyawan dkk berhasil mengembalikan Piala Thomas ke tanah air,” katanya.

Ia menjelaskan, sanksi resmi WADA ini membuat rencana event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga ikut terancam.

Selain itu, adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut biding berbagai turnamen internasional juga terancam.

“Dari PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman juga kian mengecil,” katanya.

Huda berharap agar Kemenpora dan stake holder Indonesia melakukan lobby langsung ke WADA maupun International Olimpyc Committee (IOC) untuk menuntaskan persoalan ini.

Momentum ini, kata dia, juga harus dimanfaatkan untuk membenahi Lembaga Antidoping Indonesia.

“Ada kesan jika doping ini tidak menjadi isu kuat di pengelolaan olahraga di tanah air."

"Padahal doping ini menjadi concern dari berbagai entitas olahraga internasional untuk memastikan jika penyelenggaraan olahraga berjalan fair dan memenuhi prinsip-prinsip sportivitas,” tandasnya.

Taufik Hidayat: Kacau Dunia Olahraga Ini

Sementara itu, kritikan juga datang dari mantan atlet legendaris Taufik Hidayat.

Peraih emas Olimpiade Athena 2014 itu mengkritik habis-habisan pemerintah Indonesia yang tidak becus menyelesaikan masalah sanksi dari WADA tersebut.

Atlet tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat (Dok : PB Djarum)

Taufik Hidayat secara khusus melabrak LADI, Menpora, KONI, dan KOI yang dianggap gagal memberikan solusi atas penyelesaian masalah doping.

"Selamat piala thomas cup kembali ke INDONESIA, terimakasih atas kerja kerasnya team Bulutangkis indonesia," tulis Taufik Hidayat melalui instagram pribadinya @taufikhidayatofficial.

"Tapi ada yg aneh bendera merah putih gak ada? Di ganti dengan bendera PBSI,".

"Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara indonesia aja," kata dia, diberitakan Tribunnews sebelumnya.

Lebih lanjut, Taufik Hidayat mengingatkan pemerintah Indonesia agar lebih sensitif dalam menanggapi insiden seperti itu.

Bahkan, legenda tunggal putra Indonesia itu menganggap larangan berkibarnya bendera merah putih bisa menjadi kekacauan bagi dunia olahraga tanah air ketika mentas di kancah internasional.

"Jangan ngarep jadi Tuan rumah olympic or piala dunia, urusan kecil aja gak bisa beres," geram Taufik.

"Kacau dunia olahraga ini," jelasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Hasanuddin Aco/Dwi Setiawan)

Baca Juga