Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana melakukan audit terhadap pengelolaan dana non-APBN di Federasi Futsal Indonesia (FFI). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan belum tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan audit akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban keuangan FFI kepada klub dan asosiasi provinsi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PSSI memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi futsal nasional.

Rencana audit disampaikan Yunus melalui keterangan resmi pada Sabtu (14/11/2026), di tengah polemik internal FFI yang sebelumnya memunculkan desakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah klub dan asosiasi futsal provinsi.

PSSI pertanyakan tunggakan subsidi klub futsal

Yunus menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran subsidi klub hingga menunggak menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan keuangan.

Selain subsidi klub, PSSI juga mempertanyakan belum tersedianya insentif bagi asosiasi futsal di tingkat provinsi.

Menurut Yunus, pembiayaan kedua kebutuhan tersebut seharusnya diupayakan melalui sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber dana yang dimaksud antara lain berasal dari sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.

“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia,” kata Yunus Nusi dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

PSSI akan memeriksa bagaimana dana non-APBN dikelola serta menelusuri kemungkinan adanya persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota belum terpenuhi.

Yunus menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif.

Pemerintah alokasikan Rp20 miliar untuk timnas futsal

Di tengah rencana audit tersebut, Yunus mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk kepentingan tim nasional futsal Indonesia pada 2026.

Anggaran tersebut disalurkan melalui PSSI dengan melibatkan FFI dalam proses pengusulan kebutuhan program.

Menurut Yunus, keterlibatan FFI diperlukan karena organisasi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan futsal nasional.

Dengan demikian, perencanaan kebutuhan anggaran tidak sepenuhnya ditentukan oleh PSSI, melainkan turut mempertimbangkan program yang diajukan FFI.

Yunus menjelaskan bahwa penggunaan dana APBN memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban tersendiri.

Sementara itu, persoalan tunggakan subsidi klub dan insentif asosiasi provinsi berkaitan dengan sumber pendanaan non-APBN yang menjadi fokus rencana audit.

PSSI juga menyatakan bahwa laporan keuangan organisasinya menjalani audit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Kongres PSSI.

Audit mencakup sumber pendapatan dan arus kas FFI

Pemeriksaan terhadap keuangan FFI akan difokuskan pada pengelolaan dana yang berasal dari luar anggaran pemerintah.

Audit tersebut mencakup penelusuran sumber pendapatan organisasi, termasuk sponsor dan kerja sama komersial.

Selain itu, PSSI akan memeriksa arus kas untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana selama periode yang menjadi objek pemeriksaan.

Penggunaan anggaran juga akan ditelusuri untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta kewajiban organisasi.

Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan kewajiban FFI terhadap klub peserta kompetisi dan asosiasi futsal di daerah.

PSSI ingin mengetahui penyebab pembayaran subsidi mengalami keterlambatan hingga menunggak, sementara insentif yang dibutuhkan asosiasi provinsi belum tersedia.

Meski demikian, PSSI belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun nilai keseluruhan tunggakan subsidi yang menjadi perhatian.

Rencana audit juga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan dana sebelum pemeriksaan selesai dan hasilnya diumumkan.

Polemik FFI berujung pergantian kepemimpinan

Rencana audit muncul di tengah perubahan kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia.

PSSI sebelumnya memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11/2026).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi.

PSSI kemudian menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Vivin merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI yang mendapat tugas menjalankan kepemimpinan sementara organisasi futsal nasional.

Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung setelah munculnya ketidakpuasan dari sejumlah anggota FFI terhadap tata kelola organisasi.

Sebanyak 40 surat permohonan penyelenggaraan KLB telah diterima PSSI dari pemegang hak suara FFI pada Jumat (13/11/2026).

Permintaan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan organisasi, termasuk tata kelola, subsidi klub, dan kondisi asosiasi futsal provinsi.

PSSI ingin pembinaan futsal tetap berjalan

Yunus menegaskan bahwa keberhasilan tim nasional futsal Indonesia di tingkat internasional harus berjalan seiring dengan pengelolaan organisasi yang sehat.

Menurutnya, klub dan asosiasi provinsi mempunyai peran penting dalam keberlangsungan kompetisi serta pembinaan pemain di berbagai daerah.

Karena itu, dukungan kepada anggota organisasi perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan program pengembangan tim nasional.

PSSI menilai penyelesaian persoalan keuangan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan futsal, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Audit dana non-APBN diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan FFI, termasuk kemampuan organisasi memenuhi kewajibannya kepada klub dan asosiasi provinsi.

Hingga pengumuman rencana tersebut, PSSI belum menyampaikan jadwal pelaksanaan audit maupun batas waktu penyelesaian pemeriksaan.