LBH Semarang Kritik Denda Rp30 Juta untuk Persijap soal Spanduk Karhutla - Espos
ESPOS.ID - Tangkapan layar suporter Persijap membentangkan spanduk untuk menyuarakan peristiwa karhutla. (Instagram @banaspati.id)
Esposin, SEMARANG — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengkritik keputusan Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang menjatuhkan denda Rp30 juta kepada Persijap Jepara. Sanksi tersebut diberikan setelah suporter Persijap membentangkan spanduk berisi pesan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia saat pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11/2026).
LBH Semarang menilai sanksi tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk suporter sepak bola. Aksi membentangkan spanduk yang menyuarakan persoalan lingkungan, menurut mereka, seharusnya dipandang sebagai bentuk penyampaian pendapat, bukan pelanggaran yang berujung sanksi.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
"Sanksi Komdis PSSI memperlihatkan secara gamblang kemunduran demokrasi serta penyempitan ruang sipil. Aksi yang dilakukan oleh rakyat, termasuk suporter sepakbola merupakan hak konstitusional warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945," ucap Asisten Pengabdi Bantuan Hukum Bidang Sipil Politik LBH Semarang, M Rizieq Aditya R kepada Espos, Senin (16/11/2026).
Menurut Rizieq, penggunaan Pasal 70 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 untuk menjerat aksi suporter Persijap juga dinilai bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kovenan tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dia menambahkan aksi suporter itu merupakan bentuk partisipasi publik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kritik yang disampaikan melalui tribun stadion dinilai sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan karhutla yang terus berulang.
"Sepak bola tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan selalu tumbuh sebagai ruang perlawanan rakyat atas segala bentuk pembungkaman dan ketidakadilan. Aksi bentang spanduk oleh Persijap Jepara justru menunjukan bahwa suporter Persijap Jepara sedang memperjuangkan lingkungan hidup," tegas Rizieq.
LBH Semarang juga menilai penyamaan kemarahan publik atas bencana ekologis dengan ujaran kebencian dapat mencederai semangat perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup atau Anti-SLAPP. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Atas persoalan tersebut, LBH Semarang mendesak PSSI mencabut sanksi terhadap Persijap Jepara dan tidak lagi membatasi ruang ekspresi suporter sepak bola. Mereka juga meminta Ketua Komnas HAM menindak tegas Komdis PSSI yang dinilai telah melanggar hak suporter Persijap dalam menyampaikan pendapat.
"Dalam standar hukum nasional maupun internasional, pembatasan kebebasan berpendapat hanya dibenarkan secara ketat apabila menyasar hasutan kebencian berbasis SARA, diskriminasi, atau ajakan kekerasan. Sedangkan aksi oleh suporter Persijap Jepara sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tersebut," imbuh Rizieq.
Surat Komdis PSSI yang menjatuhkan denda kepada Persijap Jepara terbit pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut dijelaskan Laskar Kalinyamat melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 karena terdapat spanduk ujaran kebencian di Tribun Selatan dan Tribun Timur yang dipasang suporter Persijap Jepara.
Sanksi tersebut merujuk Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025. Komdis juga memperingatkan pengulangan pelanggaran serupa dapat berakibat pada hukuman yang lebih berat.
"Terhadap keputusan ini tidak dapat diajukan banding sesuai dengan Pasal 117 Kode Disiplin PSSI," bunyi surat tersebut yang ditanda tangani Ketua Komite Komdis PSSI Umar Husin.
Banaspati Sebut Spanduk Bentuk Kepedulian terhadap Karhutla
Barisan Suporter Persijap Sejati (Banaspati) turut angkat suara mengenai sanksi denda dari Komdis PSSI tersebut. Mereka menyatakan pembentangan spanduk bertuliskan "No Forest, No Future Fuck Greed, All Eyes on Karhutla" merupakan bentuk kepedulian suporter terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, mulai Kalimantan hingga Papua.
Banaspati menegaskan pesan dalam spanduk itu tidak ditujukan kepada individu, politisi, maupun kelompok tertentu. Mereka menganggap tribun stadion sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan.
"Kami hanya menuntut keadilan alam agar kembali seperti yang semestinya. Hutan terjaga, masyarakat adat tidak tersisih, serta satwa dan manusia tidak mengalami kepunahan massal. Kemenkes mencatat total kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat Karhutla mencapai 401.586 kasus," tulis keteragan resmi Banaspati melalui akun Instagram.
Banaspati menyayangkan sanksi yang dijatuhkan kepada Persijap Jepara akibat pembentangan spanduk tersebut. Mereka menegaskan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak karhutla dan kondisi lingkungan hidup.

Imam Yuda Saputra - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
ESPOS.ID - Kawasan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga terjadi ledakan, Rabu (18/11/2026). ANTARA/Gunawan
Esposin, BLORA — Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, Kabupaten Blora, meledak pada Rabu (18/11/2026). Menurut para saksi, ledakan di kawasan tersebut cukup keras seperti suara pesawat jatuh.
Peristiwa ledakan di PPSDM Migas Cepu terjadi pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIB.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
Seorang warga Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Arif, mengaku mendengar dengungan beberapa saat yang disusul letupan cukup keras dari arah area pekerjaan perbaikan kilang minyak.
"Suara yang terdengar seperti pesawat jatuh, 'wung, wung, wung', kemudian langsung disusul ledakan," ujarnya seperti dilansir Antara.
Seorang penjaga malam material di lokasi kejadian, Maryono, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Terdapat korban luka bakar dalam kejadian itu. Saat kejadian, korban diketahui sedang melakukan pekerjaan perbaikan menggunakan gerinda.
"Ketika mengoperasikan gerinda terkena percikan api. Di dalam tangki mungkin masih ada sisa gas yang menumpuk," ujarnya.
Seorang pejabat struktural bidang pelayanan di RSUD dr R Soeprapto Cepu, dokter Priyanto, membenarkan adanya pasien korban ledakan yang mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut.
Korban berinisial KJ, 59, warga Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu. Saat kejadian, korban sedang melakukan pekerjaan servis, berupa penggantian tutup pada salah satu bagian kilang minyak yang melibatkan aktivitas pengelasan dan pengoperasian gerinda.
Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke RSUD dr R Soeprapto Cepu untuk mendapatkan penanganan medis.
Ia mengatakan korban masuk instalasi gawat darurat (IGD) sekitar pukul 10.17 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, korban dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif.
"Kondisi saat ini pasien tidak sadar dengan luka bakar kurang lebih 90 persen," ujarnya.
Sementara itu, pihak Polres Blora saat ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan.
Kasatreskrim Polres Blora, AKP Andika Arya Pratama, menjelaskan proses olah TKP untuk mengumpulkan keterangan dan bukti di lokasi kejadian, guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya ledakan tersebut.
"Saat ini anggota masih melakukan olah TKP di lokasi," ujarnya.
![]()
Abdul Jalil - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Esposin, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Meskipun sebagian wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan wilayah tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi maupun membuka peluang eksploitasi tambang di habitat terakhir Badak Jawa.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, mengatakan hingga 18 November 2026, pemerintah belum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan TNUK maupun menerbitkan izin pertambangan di perairan sekitarnya.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
“Yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya, belum ada satu pun izin tambang yang terbit. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi,” ujar Hidayat melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, pencantuman sebagian wilayah perairan dalam WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026 hanya berkaitan dengan perencanaan dan tata kelola potensi sumber daya mineral. Penetapan tersebut bukan merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi pertambangan.
Menurut Hidayat, kegiatan pertambangan tetap harus melewati sejumlah tahapan perizinan dan evaluasi, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta persetujuan lingkungan.
“Peta potensi geologi tidak otomatis menjadi tambang karena wajib melewati evaluasi ketat pemerintah terkait kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan,” ujarnya.
Hidayat juga menyebut bahwa sebagian perairan di sekitar TNUK telah masuk dalam peta WUP yang dipublikasikan sejak 2017. Namun, hingga kini pemerintah belum menerbitkan satu pun izin pertambangan di wilayah tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, tetap menempatkan perlindungan ekosistem TNUK sebagai prioritas, terutama karena kawasan tersebut merupakan habitat utama Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya diperkirakan kurang dari 100 ekor dan berstatus terancam punah.
TNUK memiliki nilai konservasi internasional karena menjadi habitat terakhir Badak Jawa di alam liar. Kawasan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, tersebut juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO pada 1991, dengan kekayaan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, proses geologi, dan keanekaragaman hayatinya.
Hidayat mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempertahankan kawasan konservasi dan melindungi keberlangsungan hidup satwa langka tersebut.
“Pada 2025, kawasan ini meraih penghargaan penegakan hukum lingkungan Asia dari UN Environment Programme. Presiden Prabowo menjadikan konservasi badak Jawa sebagai mandatnya,” kata Hidayat.
Dia juga menyinggung keputusan pemerintah mencabut empat izin pertambangan yang dinilai mengancam kawasan konservasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap pemerintah dalam menjaga kawasan dengan nilai ekologis tinggi.
“Presiden juga sudah menunjukkan sikap di Raja Ampat, ketika pemerintah mencabut empat izin tambang yang mengancam kawasan konservasi. Bagi warga Banten dan dunia, pesannya tegas, yaitu negara menjaga habitat utama Badak Jawa untuk anak cucu,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah belum memiliki rencana teknis untuk memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Hidayat menegaskan bahwa penguatan perlindungan habitat utama tetap menjadi pendekatan pemerintah saat ini.
Wacana penyiapan habitat kedua bagi Badak Jawa sebelumnya berkaitan dengan sejumlah risiko bencana yang mengancam kawasan Ujung Kulon, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik. Namun, kajian tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan untuk merelokasi populasi badak yang tersisa.
“Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa kajian habitat kedua Badak Jawa berangkat dari risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Kajian itu sepenuhnya ditujukan untuk menjaga kelestarian Badak Jawa,” tandasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Pemerintah Tegaskan Ujung Kulon Bebas Izin Tambang
![]()
Abdul Jalil - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
ESPOS.ID - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Yogyakarta. Selasa (17/11/2026). ANTARA/HO-Humas Pemda DIY
Esposin, JOGJA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu, terutama terkait fungsi ekologis kawasan hutan tersebut.
Meski demikian, Sultan mengaku belum menerima informasi pasti mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan DIY untuk pembangunan barak militer.
"Belum tahu saya. Ya nanti kan ada, ada mesti mengajukan permohonan," ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (18/11/2026).
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
Sultan juga mengaku belum mengetahui secara pasti kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan barak militer maupun tempat latihan perang. Namun, dia menyebut kebutuhan pembangunan kantor Komando Daerah Militer (Kodam) baru menjadi hal yang perlu dipersiapkan.
Menurut Sultan, perubahan status dari Korem menjadi Kodam membutuhkan dukungan bangunan tambahan untuk menunjang penempatan pasukan.
"Kalau hanya Korem kan sudah, tapi sekarang masalahnya kan jadi Kodam, kan beda. Tapi belum, kami belum tahu. Mungkin masih cari-cari atau apa, ndak tahu ya," ujarnya.
Terkait kemungkinan penggunaan kawasan hutan, Sultan menegaskan perlunya melihat kondisi lahan secara langsung sebelum menentukan pemanfaatannya. Hal itu penting untuk memastikan apakah kawasan yang dimaksud merupakan hutan dengan tegakan pohon yang memang diperuntukkan bagi kegiatan reboisasi.
Menurut Sultan, tidak semua kawasan yang disebut hutan bisa langsung digunakan untuk pembangunan fisik. Kondisi vegetasi dan peruntukan kawasan perlu menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil.
"Ya kita lihat lokasinya, kita lihat lokasinya. Jangan asal-asal hutan, gitu. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu, kan gitu. Lihat lokasinya dulu yang penting, nggih," paparnya.
Sebelumnya, wacana pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di kawasan hutan DIY telah mendapat perhatian DPRD DIY. Legislatif mengingatkan agar kebutuhan pertahanan negara tidak berdampak pada berkurangnya kawasan hutan maupun lahan pertanian produktif.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menilai setiap rencana pemanfaatan ruang harus melalui kajian matang sejak awal. Terlebih, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun.
Menurut Andriana, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah memutuskan penggunaan kawasan hutan atau lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif," kata Andriana.
Wacana Barak Militer Muncul dalam Rapat Pengawasan Kehutanan
Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan mencuat setelah pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pertemuan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 tersebut memunculkan informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.
Andriana menegaskan Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan. Namun, keterbatasan ruang di DIY membuat setiap rencana pemanfaatan lahan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dia mengingatkan kawasan hutan tidak sekadar menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis, antara lain menjaga sumber daya air dan melindungi keanekaragaman hayati.
Selain itu, hutan juga mempunyai nilai edukasi, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Berbagai fungsi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan di DIY.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Barak Militer Akan Dibangun di Hutan DIY, Sultan HB X Minta Lokasi Dikaji Lebih Dulu
![]()
Abdul Jalil - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Memuat Berita lainnya ...
Berita Lainnya
LBH Semarang mengkritik denda Rp30 juta kepada Persijap Jepara akibat spanduk karhutla. Banaspati menyebut aksi suporter sebagai bentuk kepedulian lingkungan.
- by Fitroh Nurikhsan
- 1 hari yang lalu

















