Manchester City dilaporkan sempat mengadakan pembicaraan penyelesaian (settlement) tahap awal dengan Premier League. Langkah ini sedianya dapat memitigasi sanksi masif yang dihadapi klub. Namun, menurut sumber yang mengetahui agenda tersebut, diskusi berakhir buntu.

Pembicaraan rahasia ini dilakukan sebelum munculnya pengungkapan bahwa Manchester City, yang didukung oleh pendanaan Abu Dhabi, mengalami kekalahan telak dalam kasus tersebut. Diskusi yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan ini cepat kandas karena Manchester City secara konsisten menegaskan bahwa mereka tidak bersalah.

Penyelesaian tersebut awalnya direncanakan berfokus pada pembayaran finansial dalam jumlah besar, alih-alih hukuman degradasi atau pencabutan gelar juara. Namun, mengingat skala kasus yang melibatkan lebih dari 115 dakwaan finansial, penyelesaian apa pun kemungkinan hanya akan mengurangi cakupan kasus, bukan menyelesaikannya secara keseluruhan.

Temuan Komisi Independen

Akhir bulan lalu, komisi yang ditunjuk Premier League menemukan bahwa Manchester City secara artifisial menggelembungkan hasil keuangan mereka lebih dari £900 juta (sekitar Rp18,3 triliun). Klub dituduh menambah pendapatan melalui kesepakatan komersial "palsu" dengan dana dari Abu Dhabi untuk menyiasati aturan fair-play finansial.

Hukuman potensial yang membayangi klub raksasa Inggris ini mencakup pengurangan poin, denda berat, hingga pengusiran dari Premier League. Saat ini, pihak klub sedang mengajukan banding atas putusan komisi tersebut.

"Posisi tegas klub adalah bahwa opini tersebut mengandung kesalahan materi yang nyata, baik secara hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman," ungkap Manchester City dalam pernyataan resminya. Klub menegaskan memiliki bukti kuat yang tidak terbantahkan untuk mendukung posisi mereka.

Dampak Politik dan Diplomatik

Kasus ini telah meluas melampaui ranah sepak bola hingga memicu perpecahan di pemerintahan Inggris. Perdana Menteri Andy Burnham sempat menuai kritik dari rekan separtainya setelah menyampaikan terima kasih atas investasi pemilik Manchester City, di tengah upaya politisi lain untuk menjaga proses hukum tetap independen dari pengaruh pemerintah.

Di sisi lain, Uni Emirat Arab (UEA) telah menyuntikkan lebih dari £30 miliar (sekitar Rp611 triliun) ke sektor-sektor utama Inggris, termasuk pertahanan dan teknologi. Pejabat Emirat dilaporkan telah memperingatkan pemerintah Inggris bahwa beratnya putusan hukum terhadap klub dapat merusak minat mereka untuk komitmen investasi skala besar di masa depan.

Berdasarkan aturan Premier League, setelah penunjukan dewan banding beranggotakan tiga orang, putusan akhir dari banding tersebut diharapkan dapat dipublikasikan pada awal Februari mendatang.

Penyelesaian di luar pengadilan sebenarnya lumrah dalam sengketa finansial besar, serupa dengan kesepakatan bank dengan regulator pasca-krisis keuangan. Namun, potensi penyelesaian apa pun bagi Manchester City diprediksi akan ditentang keras oleh klub rival seperti Arsenal dan Liverpool, yang kehilangan gelar juara selama periode dominasi City di liga. (E-3)