Masihkah Sepak Bola Membutuhkan FIFA dan Piala Dunia? - Tribunnews
Perhatian dunia kembali tertuju pada ajang Piala Dunia 2026. Dalam pagelerannya, sorotan utama mengarah pada pecahnya rekor gol Lionel Messi, penampilan gemilang kiper Timnas Tanjung Verde yang mendadak menjadi buah bibir, hingga berbagai video viral dari para suporter.
Wajar jika perhatian publik tertuju pada aksi di lapangan. Namun, sorotan itu juga mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang mewarnai jelang turnamen.
Banyak suporter Argentina gagal memperoleh visa untuk menyaksikan Messi mencetak sejarah. Ibu kiper Timnas Tanjung Verde, Vozinha, baru mendapat keringanan syarat visa setelah aksi heroik putranya. Sementara itu, para suporter yang tampil di layar televisi umumnya adalah segelintir orang yang mampu membeli tiket dengan harga selangit.
Kedekatan Infantino-Trump gerus kepercayaan FIFA
Ada sejumlah faktor yang memicu meningkatnya kekecewaan terhadap FIFA.
Salah satu faktor yang memperburuk citra FIFA adalah kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan memberikan FIFA Peace Prize kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Desember lalu menuai kritik luas. Penghargaan itu diberikan hanya beberapa saat sebelum Trump memulai perang dengan Iran, salah satu peserta Piala Dunia. Menurut berbagai laporan, keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan semakin mengikis kepercayaan trehadap FIFA, baik dari dalam maupun luar organisasi
Kritik juga mengarah pada proses penunjukan tuan rumah Piala Dunia.
FIFA selama ini menerapkan sistem rotasi antarkonfederasi agar setiap kawasan mendapat giliran menjadi penyelenggara. Pengecualian hanya berlaku bagi Oseania, yang dinilai belum memiliki infrastruktur memadai sejak Australia bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia.
Namun, keputusan menggelar Piala Dunia 2030 di tiga benua sekaligus, yakni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, secara efektif membuka jalan bagiArab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 tanpa pesaing. Penunjukan itu juga terjadi jauh lebih cepat dari jadwal rotasi yang semestinya menempatkan Asia kembali menjadi tuan rumah pada 2042.
Di sisi lain, masa jabatan Infantino juga menjadi sorotan. Ia kemungkinan besar akan kembali terpilih tanpa lawan dan melampaui batas masa jabatan presiden FIFA yang lazimnya 12 tahun. Bagi banyak pengamat, kondisi tersebut mencerminkan tingkat ketidakpuasan terhadap FIFA yang mencapai titik tertinggi. Pertanyaannya, adakah cara untuk mengubah situasi itu?
Bagaimana FIFA mempertahankan dominasinya?
FIFA tidak hanya bertugas mengembangkan sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga mengelola sisi komersial olahraga ini. Peran ganda tersebut telah lama dipertanyakan oleh para pakar tata kelola karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Piala Dunia menjadi sumber pemasukan utama FIFA. Kini, format baru Piala Dunia Antarklub yang diperluas juga menjadi mesin pendapatan penting. Namun, turnamen tersebut menuai kritik dari pemain dan serikat pesepak bola karena membuat kalender pertandingan semakin padat dan membebani para atlet.
"Kalau boleh jujur, saya rasa suara para pemain tidak terlalu didengarkan," ujar penyerang Bayern München dan timnas Inggris, Harry Kane, tahun lalu.
Secara struktural, FIFA memiliki 211 asosiasi anggota yang tergabung dalam enam konfederasi. Masing-masing memiliki satu suara dalam pemilihan presiden FIFA yang digelar setiap empat tahun. Di saat yang sama, asosiasi-asosiasi tersebut juga menerima dukungan pendanaan dari FIFA melalui berbagai program.
Menurut mantan Ketua Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA, Miguel Maduro, skema pendanaan itu menjadi fondasi kekuasaan organisasi.
"Aspek komersial adalah fondasi sistem kekuasaan FIFA. Uang digunakan oleh para presiden untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan mereka," kata Miguel Maduro.
Maduro, yang dicopot dari jabatannya pada 2017 setelah berupaya menegakkan aturan netralitas politik terkait Rusia, menilai sistem tersebut menciptakan hubungan patronase.
"Sistem ini memungkinkan presiden memberi penghargaan kepada mereka yang loyal dan menghukum siapa pun yang berani mengkritik. Itulah sebabnya presiden yang sedang menjabat hampir tidak pernah mendapat penantang dan bisa mempertahankan kekuasaannya tanpa batas."
Bisakah politik dan Uni Eropa memaksa FIFA berbenah?
Sejumlah pengamat menilai reformasi di tubuh FIFA sulit terwujud tanpa tekanan dari luar organisasi. Direktur organisasi hak asasi manusia FairSquare, Nick McGeehan, mengatakan negara-negara anggota FIFA tidak memiliki insentif maupun kekuatan yang cukup untuk mendorong perubahan dari dalam. Karena itu, menurutnya, peran aktor politik seperti Uni Eropa menjadi krusial.
"Dibutuhkan intervensi politik. Tidak ada cara lain untuk membenahi FIFA," kata McGeehan kepada DW.
Ia menilai Uni Eropa memiliki kapasitas untuk mengatur FIFA sebagaimana blok tersebut mengatur perusahaan-perusahaan teknologi besar.
"Contoh yang paling jelas adalah Uni Eropa. Mereka bisa mengatur tata kelola olahraga seperti halnya mereka mengatur Big Tech."
Tekanan terhadap FIFA mulai bermunculan. FairSquare mengajukan pengaduan ke Majelis Investigasi Komite Etik FIFA terkait hubungan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Donald Trump. Secara terpisah, kelompok suporter Football Supporters Europe (FSE) dan organisasi advokasi konsumen Euroconsumers juga melaporkankebijakan harga tiket Piala Dunia ke Komisi Eropa.
Namun, sejauh ini respons Uni Eropa masih terbatas. Juru bicara Komisi Eropa hanya menyatakan bahwa pengaduan FSE dan Euroconsumers sedang "diproses sesuai prosedur yang berlaku".
Ketika ditanya mengenai praktik penjualan tiket Piala Dunia yang dipersoalkan banyak pihak, juru bicara tersebut menegaskan bahwa hukum Uni Eropa tidak mengatur tingkat harga barang dan jasa, termasuk tiket acara.
Meski demikian, Uni Eropa mengingatkan bahwa penyelenggara tetap wajib memberikan informasi harga secara transparan dan tidak boleh menggunakan praktik pemasaran yang menyesatkan, seperti mengiklankan harga tiket yang sebenarnya tidak tersedia atau menekan konsumen saat mengantre secara virtual.
Meski langkah politik yang konkret masih minim, McGeehan optimistis perubahan pada akhirnya akan datang.
"Akan ada politisi yang melihat nilai politik dari upaya meminta pertanggungjawaban FIFA. Menurut saya, itu hanya tinggal menunggu waktu."
Akankah ketegangan UEFA-FIFA memicu perpecahan?
Di balik struktur resmi sepak bola dunia, hubungan antara FIFA dan badan sepak bola Eropa, UEFA, disebut semakin tegang. UEFA memang berada di bawah naungan FIFA, tetapi sejumlah perbedaan sikap dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan retakan yang kian jelas di antara keduanya.
Salah satu contoh terbaru terlihat dari keputusan UEFA menunjuk wasit asal Somalia, Omar Artan, untuk laga Piala Super Eropa. Penunjukan itu terjadi tak lama setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk bertugas di Piala Dunia.
"Sepak bola dirancang untuk menyatukan orang-orang," kata Presiden UEFA Aleksander Čeferin.
Ketegangan juga terlihat pada level politik organisasi. Tahun lalu, delegasi UEFA sempat meninggalkan Kongres FIFA sebagai bentuk protes, dengan tuduhan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino lebih mengutamakan "kepentingan politik pribadi" setelah terlambat hadir akibat mengikuti perjalanan diplomatik ke Timur Tengah bersama Trump.
"Ada ketegangan antara UEFA dan FIFA. UEFA adalah konfederasi besar yang memiliki pengaruh atas beberapa negara sepak bola terbesar dan paling bersejarah. Jika ada bentuk perpecahan dalam sepak bola, itu kemungkinan besar datang dari UEFA atau sejumlah negara anggotanya," kata Geoff Walters, profesor bisnis olahraga dari University of Liverpool, kepada DW.
“Namun dalam politik sepak bola, tidak mudah bagi sebuah pihak untuk bersuara terlalu keras. Risiko yang dihadapi bisa besar. Kritik terbuka bisa berdampak pada peluang menjadi tuan rumah turnamen besar yang menguntungkan, bahkan berpotensi membuat mereka dikucilkan dari komunitas sepak bola internasional.” Tambah Walters.
Pengalaman Jerman menjadi salah satu contoh. Setelah para pemainnya menutup mulut sebagai bentuk protes politik di Piala Dunia Qatar 2022, federasi sepak bola Jerman disebut lebih berhati-hati dalam mengambil sikap politik, diduga terkait ambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 atau 2038.
UEFA sendiri juga pernah menghadapi ancaman perpecahan dari rencana pembentukan Super League pada 2021, yang kemudian memicu konflik hukum panjang. Miguel Maduro menilai UEFA pada dasarnya menghadapi "masalah tata kelola yang mirip dengan FIFA, meski dalam bentuk yang tidak sejelas dan tidak seekstrem FIFA".
Apa dampak perpecahan FIFA bagi dunia sepak bola?
Wacana kemungkinan perpecahan dari FIFA juga memunculkan pertanyaan lebih luas tentang dampaknya bagi negara-negara di luar pusat kekuatan sepak bola dunia. Posisi UEFA sendiri disebut melemah di mata sejumlah federasi lain, menyusul komentar Presiden UEFA Aleksander Čeferin yang dikabarkan menyebut format Piala Dunia yang diperluas menghasilkan banyak laga yang “sama sekali tidak menarik”.
Pernyataan itu memicu reaksi keras. Sebanyak 13 asosiasi sepak bola dari Afrika dan Asia menyatakan penolakan tegas terhadap komentar tersebut, sebagaimana dilaporkan media Slovenia, Zurnal24.
Di sisi lain, kekuatan tradisional sepak bola seperti Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Brasil dan Argentina, dinilai tidak lagi sepenuhnya dominan jika dibandingkan dengan basis dukungan FIFA di Asia dan Afrika. Hal ini membuat skenario perpecahan dinilai semakin sulit terwujud.
“Jika inisiatif ini dipimpin negara-negara besar, apa yang akan terjadi pada negara-negara kecil di seluruh dunia? Bagaimana mereka bisa mengembangkan sepak bola di negara mereka?” kata Geoff Walters.
“Ini merupakan bagian dari tantangan dalam olahraga global yang kita lihat. Bukan hanya di Piala Dunia, tetapi juga di berbagai liga lain. Klub-klub besar mulai mendorong perubahan dengan tujuan memisahkan diri. Mereka ingin mempertahankan porsi terbesar dari ‘kue’ pendapatan komersial yang masuk ke dalam olahraga tersebut,” ujarnya.
Benarkah FIFA hadir di tempat yang tak tersentuh pihak lain?
Di tengah kritik terhadap motivasi komersialnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa seluruh pendapatan yang dihasilkan organisasi tersebut kembali untuk pengembangan sepak bola.
“Setiap dolar yang kami hasilkan kembali ke sepak bola,” kata Infantino kepada wartawan pada 10 Juni, sehari sebelum turnamen dimulai.
“Jika kami menjual hak siar ke televisi berbayar seperti pihak lain, kami bisa menghasilkan empat kali lebih banyak pendapatan. Kami juga bisa membagikan semua tiket secara gratis, tetapi tetap saja akan berakhir di pasar gelap.”
“Sebagai presiden FIFA, kami harus menyeimbangkan semuanya. Kami berinvestasi di negara-negara yang tidak dijangkau pihak lain, seperti Sudan Selatan dan Bhutan. Tidak ada yang melakukan itu selain FIFA.”
Untuk saat ini, klaim tersebut sebagian besar masih terbukti. Dalam ekosistem sepak bola global, belum ada organisasi lain yang memiliki mandat maupun sumber daya sebesar FIFA. Dengan posisi yang begitu mengakar dalam struktur olahraga dunia, peluang terjadinya perpecahan di tubuh FIFA dinilai masih sangat kecil.
Meski ketidakpuasan terhadap FIFA saat ini disebut berada pada titik tinggi, para pengamat menilai bahwa tanpa langkah tegas dari federasi, aliansi negara, atau figur berpengaruh, peluang reformasi akan tetap sangat kecil.
Artikel ini diadaptasi dari artikel bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu
Editor: Tezar Aditya Rahman