LAUSANNE, KOMPAS.TV - Keputusan Presiden FIFA Gianni Infantino ambil bagian di Board of Peace buatan Donald Trump berbuntut panjang.

Infantino diselidiki oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait adanya kemungkinan pelanggaran independensi dan netralitas.

Penyelidikan Infantiono tersebut diungkapkan Presiden IOC Kirsty Coventry pada Jumat (20/2/2026).

Baca Juga: FIFA Gandeng Dewan Perdamaian, Bangun 50 Lapangan hingga Stadion Nasional di Gaza

Infantino dan Coventry, termasuk di antara 107 anggota komite IOC yang terikat sumpah untuk selalu bertindak independen dari kepentingan politik.

Namun, saat pertemuan perdana Board of Peace di Washington, Kamis (19/2/2026), Infantino turut hadir.

Bahkan FIFA menggandeng Board of Peace dalam kemitraan strategis untuk membangun ekosistem sepak bola lengkap di Palestina.

Memang, jelang Piala Dunia 2026, Infantino disebut sejalan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Piala Dunia 2026 akan digelar di AS, Meksiko dan juga Kanada.

Ia juga menghadiri peresmian Trump sebagai Presiden AS tahun lalu, serta melakukan beberapa kunjungan ke Gedung Putih dan kediaman Trump di Mar-a-Lago.

“Piagam Olimpiade sangat jelas tentang apa yang diharapkan dari para anggotanya dan kami akan menyelidiki dugaan penandatanganan dokumen tersebut,” kata Coventry pada konferensi pers terakhir di Olimpiade Musim Dingin Milan Cortina dikutip dari Associated Press.

Ia menambahkan dirinya tak menyadari Infantino berada “di garis depan” dalam acara Board of Peace itu.

“Sekarang setelah kalian memberitahu kami tentang hal itu, kami akan kembali dan memeriksanya,” ujar dia. Keanggotaan IOC, terikat pada netralitas politik.

Baca Juga: Menlu Sugiono Ungkap Indonesia Tak Perlu Setor Rp16 Triliun untuk Board of Peace

Termasuk dalam keanggotaan IOC adalah Menteri Olahraga Indonesia, Erick Thohir.

Indonesia sempat bermasalah dengan netralitas IOC, di mana pada tahun lalu komite Olimpiade itu tak mengizinkan negara ini menjadi tuan rumah acara olahraga internasional termasuk Olimpiade.

Hal itu terjadi setelah Indonesia tak mengizinkan atlet Israel berkompetisi di Kejuaraan Dunia Senam 2025.