Pengajuan Banding Federasi Malaysia ke CAS Tidak Otomatis Jamin Keringanan Sanksi FIFA - Semua Halaman - Superball
Pengajuan Banding Federasi Malaysia ke CAS Tidak Otomatis Jamin Keringanan Sanksi FIFA - Semua Halaman - Superball.id
SUPERBALL.ID - Saga FIFA Malaysia kembali mengalami perkembangan dramatis setelah badan pengatur dunia tersebut membatalkan tiga hasil pertandingan internasional Harimau Malaya.
Pembatalan hasil pertandingan itu memicu penurunan tajam dalam peringkat dunia meskipun banding hukum masih belum terselesaikan.
Keputusan FIFA menyebabkan Harimau Malaya turun dari peringkat 116 ke peringkat 121 setelah tiga pertandingan secara resmi tercatat sebagai kekalahan 0-3, menggantikan hasil positif sebelumnya.
Pertandingan persahabatan yang dibatalkan tersebut adalah hasil imbang 1-1 melawan Tanjung Verde pada bulan Mei, kemenangan 2-1 atas Singapura pada bulan September, dan kemenangan 1-0 atas Palestina di bulan yang sama.
Inti dari kontroversi ini adalah penyelidikan atas dugaan pemalsuan atau pengubahan dokumen yang terkait dengan kelayakan tujuh pemain naturalisasi.
Ketujuh pemain tersebut adalah Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero.
FIFA memutuskan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melanggar kode disiplinnya ketika mensertifikasi para pemain, yang mengakibatkan sanksi berupa denda, skorsing pemain, dan kehilangan pertandingan.
Meskipun FAM telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), kebingungan semakin meningkat mengenai mengapa FIFA tetap melanjutkan penegakan sanksi alih-alih menunggu hasil banding.
Pengacara olahraga Hairul Vaiyron Othman, yang telah menangani kasus di CAS, menjelaskan bahwa tindakan FIFA secara hukum diperbolehkan tergantung pada satu detail penting.
"Masalah utamanya bukanlah apakah FIFA harus menunggu CAS, tetapi apakah FAM mengajukan permohonan penangguhan eksekusi," katanya.
Permohonan penangguhan eksekusi adalah permintaan hukum formal yang meminta agar sanksi ditangguhkan sementara selama proses banding berlangsung, mirip dengan meminta pengadilan untuk menunda hukuman sambil menunggu peninjauan.
"Jika tidak ada permohonan penangguhan yang diajukan, maka FIFA berhak untuk menegakkan keputusannya bahkan saat proses banding masih berlangsung," kata Hairul.
Dia menambahkan bahwa keputusan disiplin FIFA tetap berlaku sampai dibatalkan atau dicabut, yang berarti penegakan hukum dapat dilanjutkan kecuali CAS secara khusus memerintahkan sebaliknya.
Hairul juga memperingatkan bahwa pengajuan banding tidak secara otomatis menjamin keringanan hukuman.
"CAS dapat menguatkan, mengurangi, mempertahankan, atau bahkan meningkatkan hukuman, tergantung pada apa yang diizinkan oleh kode disiplin FIFA dan apa yang ditunjukkan oleh bukti," katanya.
"Jika sanksi yang dijatuhkan sudah maksimal, CAS biasanya akan mempertahankan sanksi tersebut kecuali ada alasan untuk pengurangan."
Poin penting lain yang disoroti oleh Hairul adalah perbedaan antara kewarganegaraan nasional dan aturan kelayakan FIFA.
"Suatu negara memiliki hak kedaulatan untuk memberikan kewarganegaraan, tetapi itu tidak secara otomatis memenuhi persyaratan kelayakan FIFA," katanya.
"Aturan FIFA ada untuk mencegah manipulasi atau kecurangan dalam proses yang dapat memberikan keuntungan olahraga yang tidak adil."
Masalah ini pertama kali mencuat ke publik pada bulan September ketika komite disiplin FIFA memberikan sanksi kepada FAM dan tujuh pemain atas dugaan pemalsuan dan pengubahan data, termasuk pengubahan akta kelahiran untuk menunjukkan asal-usul yang memenuhi syarat, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 kode disiplin badan dunia tersebut.
FAM awalnya menggambarkan masalah tersebut sebagai kesalahan teknis oleh staf administrasi.
Namun, komite banding FIFA menguatkan sanksi tersebut pada bulan November, sehingga FAM dan para pemain hanya memiliki CAS sebagai jalur banding terakhir mereka.
Pada Kamis kemarin, FAM telah mengajukan laporan polisi dan mengkonfirmasi bahwa investigasi internal sedang dilakukan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas dokumen yang diduga dipalsukan tersebut.