BOLASPORT.COM - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menilai kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia merupakan masalah serius negara.

Hal tersebut disampaikan Anwar saat berada di Johanesburg, Rusia.

Baginya, sanksi FIFA kepada FAM tidak bisa dianggap enteng.

Namun, pemerintah tak ingin mengintervensi internal FAM.

Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah telah memulai penyelidikan serius atas kasus skandal naturalisasi Timnas Malaysia.

"Ya, ini masalah besar," ujar Anwar Ibrahim pada Jumat (21/11/2025).

"Pemerintah telah menyelidikinya dan tidak akan ada upaya untuk menutup kasus ini."

"Saya memahami bahwa publik tidak sabar dan menginginkan tindakan segera."

"Mereka bilang kami tidak bertindak."

"Tetapi kami harus membiarkannya melalui proses normal," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menepis adanya isu bahwa pemerintah menghalangi penyelidikan kasus pemalsuan dokumen.

Anwar Ibrahim menjamin Pemerintah Malaysia bakal mendesak kasus ini segera diusut tuntas.

Namun, Pemerintah Malaysia dipastikan bakal menyelidikinya secara hati-hati.

Pasalnya, kasus hukum ini harus diselidiki agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi pemerintah yang dilarang tegas dalam statuta FIFA.

Anwar Ibrahim ingin masalah ini ditangani secara serius.

Pihaknya ingin kasus ini tidak menghalangi proses pengembangan sepak bola usia muda Malaysia.

"Saya juga seorang penggemar olahraga," ujar Anwar.

"Idealnya kita perlu mengembangkan bakat lokal dan kami telah menyalurkan dana untuk tujuan ini," lanjutnya.

Kini, kasus pemalsuan dokumen naturalisasi Timnas Malaysia hampir memasuki babak akhir usai banding FAM ditolak oleh FIFA.

FAM bakal menggugat FIFA ke CAS agar bebas dari jerat sanksi FIFA.

Andai gugatan mereka ditolak ke CAS, maka sanksi akan berlaku efektif kepada Malaysia.

Selain itu, Malaysia juga berpotensi mendapatkan sanksi lebih berat berdasarkan putusan resmi Komite Banding FIFA.

Komite Banding telah memerintahkan FIFA untuk melakukan penyelidikan ke internal FAM untuk menyelidiki potensi sanksi tambahan.

Selain itu, FIFA juga telah menggandeng aparat keamanan di lima negara untuk membawa masalah ini ke ranah pidana.