KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menegaskan bahwa Indonesia tidak dibekukan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Pernyataan Erick Thohir tersebut menyusul keputusan lembaga tersebut yang melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah payung Olimpiade.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/10/2025), Erick Thohir meminta masyarakat agar tidak panik dan memahami konteks keputusan IOC secara utuh.

"Ini yang kita sama-sama, mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirimkan atlet. Kami masih melakukan pengiriman atlet," ujar Erick.

Ia menambahkan bahwa dunia olahraga Tanah Air tetap berjalan sesuai arah pembangunan yang telah dirancang pemerintah.

"Nah ini yang ingin saya sampaikan ke media konteksnya, jangan sampai, seakan-akan dunia olahraga kita berhenti total. Tidak," kata Erick Thohir menambahkan.

"Tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita, ke depan bagaimana olahraga kita ini menjadi bagian penting, pembangunan karakter bangsa, dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri." 

Latar Belakang Keputusan IOC

Sebelumnya, IOC dalam pernyataan resmi pada Rabu (22/10/2025), menetapkan empat poin keputusan terhadap Indonesia.

Dua di antaranya adalah penghentian komunikasi bidding Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, serta turnamen di bawah naungan IOC.

Selain itu, IOC juga meminta federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar kegiatan olahraga di Indonesia.

Keputusan ini muncul setelah visa enam atlet Israel dibatalkan oleh pemerintah Indonesia menjelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Namun, Erick Thohir menegaskan keputusan tersebut masih bisa dibahas ulang. Ia mendukung langkah Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang akan melakukan lobi langsung ke markas IOC di Swiss.

"Tentu ini hal yang saya rasa, bukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bahan pembicaraan. Karena beberapa kasus di dunia, tetap kesempatan berdiskusi dengan IOC tentu terbuka," tegas Erick.

"Maka dari itu Kemenpora mendukung KOI untuk terus berbicara, membuka komunikasi, dan juga mencari jalan keluar. Jadi ini sesuatu yang masih dalam pembicaraan," lanjutnya.

Pemerintah Punya Dasar Hukum yang Kuat

Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah pemerintah membatalkan visa atlet Israel memiliki dasar hukum dan pertimbangan keamanan nasional.

"Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional," ujar Erick.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip diplomasi Indonesia.

"Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamananan dan ketertiban umum dan juga kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," ujarnya.