Oleh :

Desakan keras datang dari salah satu pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan agar Israel dikeluarkan dari seluruh kompetisi sepak bola internasional, termasuk Piala Dunia 2026. Rekomendasi tegas ini muncul setelah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB secara resmi menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Budaya, Alexandra Xanthaki, menegaskan bahwa langkah tegas harus segera diambil oleh badan sepak bola dunia, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), dan juga Uni Sepak Bola Eropa (UEFA). Menurutnya, pengusiran Israel tidak boleh lagi ditunda.

“Kita tidak bisa berpura-pura semuanya berjalan seperti biasa, dan asosiasi sepak bola juga tidak boleh berpura-pura semuanya normal,” kata Xanthaki, dikutip dari kantor berita Anadolu, Selasa (7 Oktober 2025). Ia menilai dunia olahraga, khususnya sepak bola, tidak bisa terus menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Xanthaki menyoroti bahwa banyak asosiasi olahraga internasional selama ini enggan mengambil sikap ketika terjadi pelanggaran HAM, meski mereka kerap menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan menjadi bagian dari misi utama mereka. “Sayangnya, asosiasi olahraga secara umum enggan sepakat untuk bertindak atas pelanggaran HAM, padahal sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah inti dari tugas mereka,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas isu HAM biasa. “Ini bukan lagi soal pelanggaran HAM. Ini kejahatan yang jauh lebih besar,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa banyak organisasi dan negara cenderung diam ketika kepentingan politik atau ekonomi mereka terancam, meskipun pelanggaran kemanusiaan yang terjadi sudah sangat jelas.

Xanthaki menilai dunia internasional kini menghadapi ujian moral besar. “Kita tidak sedang berbicara tentang hal yang biasa. Ini situasi luar biasa. Sekarang kita memiliki bukti—bukan dari saya, tapi dari para ahli independen dunia, termasuk Komisi Penyelidikan PBB dan 41 pelapor khusus,” katanya menekankan.

Dalam konteks ini, ia menyebut bahwa asosiasi olahraga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak. FIFA dan UEFA, lanjutnya, tidak bisa memisahkan diri dari tanggung jawab global terhadap kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah negara tempat asosiasi olahraga itu beroperasi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi melalui keterlibatan mereka.

“Negara-negara yang menjadi tuan rumah kompetisi internasional pun punya tanggung jawab serupa,” ujar Xanthaki. Dengan kata lain, negara yang mengizinkan tim nasional Israel bertanding di wilayahnya dianggap turut memberi legitimasi pada negara yang telah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Untuk memperkuat argumennya, Xanthaki menyinggung preseden yang pernah terjadi dalam kasus Rusia. Negara tersebut, kata dia, dilarang dari kompetisi sepak bola internasional hanya dalam waktu empat hari setelah invasinya ke Ukraina pada 2022. “Jika dunia bisa bersatu dan bertindak cepat terhadap Rusia, maka konsistensi yang sama juga harus diterapkan terhadap Israel,” tegasnya.

Seruan ini datang di tengah meningkatnya kecaman dunia terhadap Israel setelah perang berkepanjangan di Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa, mayoritas perempuan dan anak-anak. Menurut laporan resmi PBB, bukti-bukti menunjukkan adanya pola kekerasan sistematis yang mengarah pada kejahatan genosida.

Sementara itu, di tingkat diplomatik, tekanan terhadap Israel juga datang dari berbagai penjuru. Beberapa negara Eropa mulai mempertimbangkan langkah politik yang lebih keras, termasuk embargo senjata dan pembatasan kerja sama. Bahkan, sejumlah pejabat Amerika Serikat pun mulai menyuarakan keprihatinan terhadap reputasi Israel di mata dunia. Menteri Luar Negeri AS, Rubio, misalnya, mengatakan citra Israel di dunia internasional kini semakin memburuk akibat perang di Gaza yang tak kunjung berakhir.

Bukan hanya di ranah politik dan diplomasi, dampak konflik ini juga terasa dalam dunia olahraga. Di media sosial, muncul gerakan yang menuntut agar FIFA bersikap adil dan konsisten, sebagaimana ketika mereka menghukum Rusia. Banyak warganet menilai bahwa jika FIFA benar-benar menjunjung nilai kemanusiaan, maka tindakan tegas terhadap Israel adalah langkah logis berikutnya.

Selain itu, berbagai kelompok aktivis HAM juga menyerukan agar para pemain dan klub sepak bola internasional menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina, seperti yang dulu dilakukan terhadap Ukraina. Beberapa di antaranya mendesak agar laga persahabatan dan turnamen yang melibatkan Israel dibatalkan sampai ada perubahan nyata dalam kebijakan militernya terhadap warga Gaza.

Desakan ini memang tidak datang tanpa kontroversi. Sebagian pihak menilai bahwa olahraga seharusnya tidak dicampuradukkan dengan politik. Namun bagi Xanthaki, argumen tersebut sudah tidak relevan dalam situasi saat ini. “Ketika nyawa ribuan orang melayang dan dunia tahu pelaku kejahatannya, kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan netralitas olahraga,” ujarnya dengan tegas.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas harus menjadi dasar dari setiap kegiatan global, termasuk olahraga. Dunia, menurutnya, tidak boleh mengirim pesan bahwa pelanggaran kemanusiaan dapat diabaikan hanya karena alasan kompetisi atau bisnis.

Dengan pernyataannya ini, Xanthaki berharap FIFA dan UEFA segera bertindak. Ia menutup dengan pesan yang menggugah: “Ratusan ribu orang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka di Gaza. Jika olahraga benar-benar membawa nilai kemanusiaan, maka saatnya dunia sepak bola berdiri di sisi yang benar dari sejarah.”

Desakan PBB ini menambah panjang daftar tekanan internasional terhadap Israel di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Kini, mata dunia tertuju pada FIFA—apakah badan sepak bola terbesar itu akan tetap diam, atau akhirnya mengambil langkah berani demi kemanusiaan.