Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Muhammad Israjab

Dok Malaysiakini

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Sumber-sumber di FIFA mengatakan Komite Disiplin FIFA sedang meninjau seluruh proses dokumentasi FAM.

Setelah menemukan bukti "penipuan sistematis" dalam pembuktian asal-usul 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia.

Dokumen-dokumen ditemukan telah diubah, termasuk akta kelahiran dan akta kelahiran, beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda campur tangan dari luar administrasi.

"Jika terbukti ada keterlibatan atau penyembunyian disengaja, hukumannya dapat ditingkatkan."

"Yakni larangan total FAM dari kegiatan internasional jangka waktu tertentu," kata seorang pejabat FIFA, seperti dikutip Reuters .

Sebelumnya, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, dan Joao Figueiredo, dinyatakan bersalah.

Melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA dengan memberikan "informasi palsu tujuan melegalkan kewarganegaraan mereka". 

Hukuman ini tidak hanya mengakibatkan skorsing bagi para pemain, tetapi secara serius mengancam kemampuan Malaysia untuk berpartisipasi di Piala Asia 2027.

Sesuai peraturan, jika FIFA menolak banding pada 30 Oktober 2025, semua hasil Timnas Malaysia di babak kualifikasi.

Termasuk kemenangan 4-0 atas Timnas Vietnam dan kemenangan 2-1 atas Timnas Nepal akan dibatalkan.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga telah menyampaikan pesan yang tegas. Dalam sebuah pernyataan 27 Oktober 2025, AFC menegaskan mereka sepenuhnya mematuhi kesimpulan FIFA.

Akan menerapkan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi integritas turnamen kontinental.

AFC juga membantah rumor Timnas Vietnam adalah pihak mengajukan pengaduan, sehingga memperkuat pandangan masalah Malaysia berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan kekuatan eksternal.

Di bawah tekanan opini publik, FAM telah memberhentikan sementara Sekretaris Jenderal Noor Azman Rahman dan membentuk komite investigasi independen.

Dipimpin mantan Ketua Mahkamah Agung Tun Md Raus Sharif. Namun, para pengamat internasional meyakini bahwa ini hanyalah langkah pertahanan politik, untuk mengurangi hukuman.

Menurut Surat kabar Inggris The Guardian mengutip seorang pakar hukum olahraga di Zurich. Kalau keputusan FIFA sulit diubah. Bahkan bisa lebih dari hukuman saat ini.

"Ketika dokumen telah dipalsukan dan secara resmi diserahkan FAM kepada FIFA."

"Pembentukan komite setelah kejadian tidak mengubah sifat pelanggaran. FIFA akan menganggap ini sebagai tindakan penipuan terorganisir." 

Secara internal, situasi semakin kacau ketika Presiden FAM, Joehari Ayub mengundurkan diri pada bulan Agustus 2025.

Menyerahkan kendali manajemen sepenuhnya kepada Pangeran Johor, Tunku Ismail, yang telah gencar mempromosikan kebijakan perekrutan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim.

Tunku Ismail tetap teguh pada pandangan bahwa semua proses hukum Malaysia sah.

Tetapi pejabat FIFA mengatakan hukum nasional tidak dapat digunakan, untuk membenarkan pelanggaran peraturan internasional.

Sumber-sumber di Kuala Lumpur mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga berada di bawah tekanan, karena para sponsor mengancam akan meninjau kontrak mereka.

"Jika FIFA mengonfirmasi kecurangan disengaja Malaysia, konsekuensinya bukan hanya denda finansial, tetapi juga kerusakan reputasi selama bertahun-tahun," tulis New Straits Times.

Salah satu kemungkinan yang sedang dipertimbangkan FIFA adalah penangguhan sementara FAM dari pertemuan dan acara internasional.

Serupa dengan kasus Timnas Indonesia tahun 2015 atau Pakistan pada tahun 2021, ketika pemerintah atau federasi dituduh melanggar prinsip-prinsip independensi dan transparansi.

Dalam skenario terburuk, Malaysia dapat dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah atau berpartisipasi Kualifikasi Piala Asia 2027.

Ditempatkan di bawah pengawasan khusus terhadap personelnya selama dua tahun.

Para ahli mengatakan penanganan FIFA atas kasus ini tidak hanya ditujukan ke Timnas Malaysia, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi seluruh kawasan.

"Ini akan menjadi ujian nyata bagi transparansi sepak bola Asia Tenggara. Jika FIFA bersikap lunak, mereka menciptakan preseden berbahaya bagi federasi lain."

"Yang cenderung 'membuka pintu naturalisasi' untuk bersaing meraih prestasi," tulis ESPN Asia.

Pada 30 Oktober 2025, semua mata tertuju pada kantor pusat FIFA di Zurich. Meskipun FAM masih berharap hukumannya dikurangi.

Sebagian besar pakar mengatakan peluang keberhasilannya hampir nol. FIFA dan AFC, dalam konteks opini publik internasional yang menuntut disiplin ketat.

Kemungkinan besar tidak akan bersikap lunak terhadap Malaysia, melihat hal ini sebagai contoh tipikal dalam melindungi kejujuran dan integritas sepak bola global. (*)