BOLASPORT.COM - Bos Johor Darul Ta'zim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau sering dikenal sebagai TMJ (Tunku Mahkota Johor), akui sulit untuk lepas dari hukuman FIFA.

Sebelumnya, FIFA memberikan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan pemain timnas Malaysia.

FAM terbukti melakukan pemalsuan dokumen terkait tujuh pemain naturalisasi.

Bahkan, mereka sudah sempat mencatatkan caps dan bermain untuk Harimau Malaya.

Petinggi JDT tersebut bahkan sempat menyebarkan isu bahwa ada campur tangan Indonesia yang melaporkan masalah ini ke FIFA.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim menjelaskan bahwa FIFA kemungkinan besar tidak akan melepaskan hukumannya.

Hukuman larangan bermain dalam 12 bulan kepada pemain naturalisasi dan denda yang juga diterima FAM sulit untuk dilawan.

"Saya rasa FIFA tidak akan mengubah keputusannya hanya karena hukumannya dikurangi."

"Berapa lama? Kami tidak tahu," kata Ismail Sultan Ibrahim dalam konferensi pers yang dilansir BolaSport.com dari laman Stadium Astro.

Meski sulit, FAM akan coba memberikan perlawanan atas keputusan FIFA tersebut.

Mereka sudah berjanji akan membawa pengacara luar negeri untuk menyelesaikan sengketa ini.

Namun, dia memastikan bahwa tujuh pemain naturalisasi mereka tidak ikut campur untuk masalah ini.

"Apa pun keputusannya, para pengacara sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini."

"Jika Anda ingin mengatakan itu kesalahan para pemain, para pemain tidak tahu apa-apa."

"Jika mereka tidak terlibat, FIFA tidak akan menskors mereka selama setahun dari aktivitas sepak bola apa pun."

"Aturan adalah aturan. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja, kita harus memperjuangkannya secara hukum jika kita merasa pantas."

"Saya akan memperjuangkan mereka," terangnya.

Ismail masih percaya pemain-pemain tersebut tetap layak membela Malaysia.

Dia akan bertanggung jawab karena mereka sudah dilakukan pemeriksaan dokumen dengan detail.

Hal ini yang akan terus diperjuangkan karena nama Harimau Malaya cukup tercoreng dengan masalah tersebut.

"Mereka orang Malaysia dan mereka berhak mewakili negara."

"Jangan salahkan siapa pun, saya lebih tertarik mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini."

"Jika pemerintah mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut, saya rasa orang Malaysia tidak ingin mempertanyakan integritas negara saya," tutupnya.