Menpora Soal Kabar Vendor PON Papua 2021 Belum Dibayar: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat - Tribunnews

 Menpora Soal Kabar Vendor PON Papua 2021 Belum Dibayar: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Menpora Soal Kabar Vendor PON Papua 2021 Belum Dibayar: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, buka suara soal polemik vendor Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua.

Kasus ini mencuat seusai satu di antara vendor PON Papua, PT Arras Protama Sejahtera, mengaku belum mendapatkan pembayaran penuh.

Padahal, ajang tersebut telah berlangsung dua tahun lalu, bahkan PON XXI sudah akan kembali bergulir di Aceh-Sumatra Utara, September mendatang.

Dito Ariotedjo mengatakan bahwa pembayaran tersebut bukanlah tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi pihak vendor suratnya itu mempertanyakan. Dan ternyata setelah ditelusuri itu bukan merupakan yang dibayarkan pemerintah pusat," kata Dito di Kemenpora, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

"Jadi itu adalah program-program dan projek yang merupakan projek Pemda. Tapi tetap kami melakukan mediasi dan mendorong agar Pemda ada solusi konkret untuk permasalahan pembayaran vendor," tegasnya.

Kendati demikian, menteri berusia 33 tahun itu menagatakana akjan kembali melakukan pengecekan kepada pihak terkait.

"Ini nanti saya cross check lagi, kan kepemimpinan pemdanya baru lagi. Kami akan cek kembali bagaimana proses mediasinya," kata Dito.

Pria yang juga politikius Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa dalam PON Papua lalu, tak semua vendor dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dito mengatakan bahwa ada beberapa vendor yang menjadi tanggung jawab Pemda, dalam hal ini Pemprov Papua.

"Jadi terkait dengan beberapa vendor yang belun dibayar ketika PON 2021, itu pertama kali tak lama saya menjabat, saya langsung mengecek. Jadi ternyata permasalahannya dalam sistem mekanisme penganggaran PON ada yang dibayar oleh pemerintah pusat dan pemda, dimana seluruh pembayaran yang merupakan postur anggaran yang prosesnya dari pusat, itu tidak ada masalah," ucap Dito.

"Sayangnya memang ada permasalahan yang merupakan kewajiban dan anggaran yang berasal dari Pemda. Hal ini lagi saya dorong untuk negosiasi titik temunya penyelesaiannya seperti apa," jelasnya.

Mengaku Belum Dibayar

Untuk diketahui, PT Arras Protama Sejahtera merupakan vendor dengan pengadaan kacamata, helmet dan sarung tangan cabang olahraga (Cabor) sepatu roda di PON XX Tahun 2021 Papua.

Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih, menyebutkan bahwa nilai kerjasama pihaknya dengan penyelenggara PON Papua 2021 tersebut mencapai Rp 1,23 Miliar.

Meski pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik selama penyelenggaraan acara, namun hingga kini, mereka belum menerima apa yang mesti jadi haknya.

"Kami sebagai vendor PON XX Papua 2021 sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Pihak penyelenggara tidak membayar DP, tidak membayar parsial payment-nya. Jadi, kami telah dua tahun menunggu hak kami," kata Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih kepada sejumlah wartawan di Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024) malam.

"Padahal pemerintah akan menggelar kembali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Tapi kenapa kami belum mendapat surat yang dikirimkan kepada kami tentang bagaimana penyelesaian pekerjaan kami. Kami saat itu telah jauh-jauh pergi ke Jayapura hingga Merauke, tetapi ketika PON Papua selesai, kami dibiarkan begitu saja," jelasnya.

Baca Juga