MotoGP Sumbang Pajak Rp 12,422 Miliar untuk Loteng, Ini Rincian Sumbernya
PRAYA-Pemkab Lombok Tengah telah menerima perhitungan nilai pajak dari gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Totalnya Rp 12,422 miliar dari pajak hiburan, parkir, reklame, dan pajak katering.
“Itu berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng,” kata Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya diruangannya, Senin (18/4).
Angkat itu, menurut Firman jauh dari target yang sudah ditentukan. Awalnya sebesar Rp 78 miliar. Penyebabnya, karena nilai pajak hiburan yang seharusnya 30 persen diturunkan menjadi 15 persen. Sesuai usulan Indonesia Taourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).
Atau sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. “Kemudian banyak tiket yang diberi diskon,” tandas Firman.
Selain itu, ada juga tiket gratis bagi pejabat pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Loteng dan beberapa mitra kerja ITDC, dan MGPA. Lalu, jumlah penonton yang seharusnya 138 ribu orang dipangkas menjadi 63 ribu orang. Berdasarkan kebijakan pusat, akibat pandemi Covid-19.
“Kalau melihat itu semua, maka kita maklumi, sehingga tidak masalah. Yang terpenting MotoGP berjalan lancar dan aman,” papar Firman.
Dikatakan, untuk MotoGP tahun-tahun berikutnya, pemkab optimis nilai pajak dan retribusi akan meningkat. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan untuk pajak hotel dan restoran masih menunggu laporan dari Bapenda Loteng. Kendati demikian, pihaknya memprediksikan nilainya Rp 4 miliar. “Angka itu hitungan selama gelaran MotoGP saja,” ujarnya.
Sumber-sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) itu semua, secara otomatis masuk ke kas daerah. Selanjutnya, akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Loteng HL Pathul Bahri dalam berbagai kesempatan safari Ramadan mengatakan, peningkatan PAD yang bersumber dari event-event dunia di KEK Mandalika dipastikan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti sekarang ini, pemkab merealisasikan insentif bagi guru ngaji. “Nilainya sebesar Rp 100 ribu per bulan,” tandas Pathul.
Kemudian bantuan bagi warga miskin, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga rencana pembelian motor dinas bagi seluruh kepala dusun (kadus) se-Loteng. “Dan masih banyak lagi peruntukan lainnya,’ ujarnya. (dss/r5)
Komentar