Soal Sanksi WADA buat Indonesia, Menpora Sebut Ada Progres Baik - Detiksport

 

Soal Sanksi WADA buat Indonesia, Menpora Sebut Ada Progres Baik

By

Rifqi Ardita Widianto

sport.detik.com

2 min

Soal Sanksi WADA, Menpora Sebut Ada Progres Baik

Nusa Dua -

Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Zainudin Amali menegaskan pemerintah tak bisa ikut campur dalam urusan sanksi WADA. Tapi progresnya sejauh ini baik.

Indonesia seperti diketahui dijatuhi sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA), karena Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dinilai tak menaati aturan dan program anti-doping. Sanksi itu antara lain tidak diizinkan mengibarkan bendera negara di ajang regional, kontinental, hingga kejuaraan dunia kecuali Olimpiade atau Paralimpiade, serta tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah event olahraga internasional untuk satu tahun ke depan.

Presiden RI Joko Widodo pada Oktober lalu sudah memberikan tiga arah penting kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan LADI, agar bisa bekerja dengan baik. Presiden bahkan mengapresiasi pembentukan satgas Penyelesaikan Sanksi WADA yang diketuai Raja Sapta Oktohari.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam kunjungan ke Indonesia Badminton Festival 2021 di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Rabu (1/12/2021) siang, mengungkapkan progres bagus dari tim penyelesaian sanksi. Tapi ia juga menegaskan bahwa pemerintah tak bisa terlalu ikut campur karena ini menjadi ranah LADI yang independen.

"Itu menjadi areanya LADI ya, pemerintah tidak bisa masuk, tidak bisa intervensi. Dia sebagai organisasi independen, kita cukup memfasilitasi saja," kata Zainudin.

"Ada progres yang baik ya, tapi nanti biar LADI yang menjelaskan. Nanti kalau saya yang menjelaskan dikira ada intervensi pemerintah. Pokoknya progresnya ke arah baik lah," sambungnya.

Dalam kunjungan ke Nusa Dua, Menpora juga meninjau sistem pengecekan doping di Indonesia Badminton Festival 2021. Penerapannya diawasi oleh Organisasi Anti Doping Regional Asia Tenggara (SEARADO).

"Ini luar biasa juga, sesuai dengan aturan WADA. Jadi langsung WADA, BWF, kemudian disupervisi oleh SEARADO yang menangani urusan ini. Jadi bukan hanya penyelenggaraannya, bukan hanya prokesnya, tetapi juga dopingnya. Ini bagus," sambung Zainudin.

"Makanya saya bilang, kalau mau cari benchmark penyelenggaraan, ya tanya ke ketua umum PBSI, bagaimana bisa mengatur seperti ini. Daripada kita harus menjelaskan, ya udah ini jadi contoh. Tiru aja yang udah dilakukan PBSI."

"Dan bagi kami yang mengeluarkan rekomendasi juga tenang, bahwa memang item-item yang dijanjikan saat meminta rekomendasi itu dipenuhi semua. Sebelum ke sini kan saya lihat dulu checklist-nya. Semuanya oke, sesuai dengan checklist," imbuh politisi dari partai Golkar ini.

Baca Juga