Niat Indonesia Jadi Tuan Rumah ASEAN Paragames Terganjal Sanksi WADA
Niat NPC Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Paragames terganjal sanksi WADA (Badan Anti Doping Dunia). Menpora Zainudin Amali pun berharap hal tersebut bisa diselesaikan lebih cepat.
Keinginan Indonesia menjadi tuan rumah multievent khusus atlet difabel muncul setelah Vietnam menyatakan tak akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Paragames 2021. Mereka memutuskan untuk tak jadi tuan rumah karena masih tingginya kasus aktif COVID-19 di Vietnam.
Merespons itu, NPC Indonesia mengaku siap menjadi pengganti. Mereka bahkan sudah berbicara secara informal dengan Presiden RI Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu pun memberikan dukungannya.
Seiring itu, Menpora Zainudin Amali juga mempersilakan NPC Indonesia untuk jalan jika ingin menjadi tuan rumah multievent negara-negara ASEAN tersebut.
Sayangnya, NPC Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa Indonesia tengah menerima hukuman dari WADA, imbas Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang lalai dalam menyelesaikan tugas yang diminta oleh WADA.
Buntut dari hal itu, WADA menjatuhi hukuman berupa tak bisa menjadi tuan rumah event-event olahraga internasional, tidak boleh mengibarkan Merah Putih kalau menang, tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Indonesia tidak boleh punya posisi di organisasi internasional.
"Ini juga sekaligus menjadi bahan untuk kita mempercepat ya. Sekarang prosesnya LADI dan WADA berkomunikasi terus. Bahkan saya dapat informasi sampel Peparnas kemarin sudah terkirim, kalau tak salah ada 200-an sampel telah dikirim ke laboratorium di Qatar, karena itu sudah masuk dalam perencanaan," kata Amali dalam jumpa pers virtual pada Kamis (18/11/2021).
"Mudah-mudahan hal-hal yang menjadi kekurangan LADI itu segera bisa terpenuhi, dan dinyatakan sudah compliance. Sementara hal-hal lainnya bisa kita lakukan sambil jalan dan kami berharap jika diizinkan menjadi tuan rumah itu sudah selesai dan sudah tak ada masalah," ujarnya.
[Selanjutnya: Tiga hal yang menjadi kendala Indonesia]
Diketahui, ada tiga hal yang menjadi kendala Indonesia yaitu komunikasi, administrasi, dan teknis. Dari ketiganya, Menpora asal Gorontalo itu menyebut masalah komunikasi sudah terselesaikan.
"Komunikasi sekarang sudah terbuka antara LADI, JADA (Japan Anti Doping Agency), WADA, dan SERADO ( The Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization). Mereka sudah berkomunikasi intensif setiap hari. Apapun yang dilakukan LADI dilaporkan ke pihak-pihak terkait dan sekarang LADI berada di bawah supervisi JADA. Mereka merespons untuk percepatan langkah-langkah itu. Semoga cepat waktunya kita dianggap compliance."
"Kemudian masalah administrasi segera dipenuhi, kecuali ada terkait dalam UU itu kan sedang jalan, revisi UUD SKN, tentang independensi, kemandirian, tak boleh ada campur tangan pemerintah, itu juga kita patuhi."
"Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan keseriusan oleh LADI maka WADA melihat hal positif sehingga LADI bisa segera dikategorikan pada compliance," harap politikus Golkar tersebut.
(mcy/krs)
Komentar