PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue By Kompas
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fasset.kompas.com%2Fcrops%2FMx7sEwrR37ljw50udXe1p-XCzMY%3D%2F0x0%3A1280x853%2F750x500%2Fdata%2Fphoto%2F2021%2F10%2F13%2F6166926aa7775.jpeg)
KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua Alexander Kapisa mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membentuk tim baru yang bertugas pascapelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2021.
Tim tersebut, sebut dia, akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan, perawatan, dan keamanan venue setelah acara berakhir.
“Dalam rangka memelihara dan mempertahankan keberlanjutan venue-venue yang telah dibangun, Disorda Papua dengan kemampuan yang sangat terbatas telah membentuk tim manajemen,” terang Alex, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (13/10/2021).
Ia menjelaskan, tim itu terdiri dari 47 personil yang disebar di berbagai venue, mulai dari Istora Papua Bangkit, Stadium Utama Lukas Enembe, venue aquatic, menembak, hockey, cricket, serta venue-venue lain.
Seperti diketahui, gelaran PON XX Papua 2021 akan resmi berakhir pada 15 Oktober 2021 mendatang. Ototmatis, berbagai fasilitas atau venue akan menjadi sepi.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Pengadaan berbagai fasilitas PON tersebut bahkan telah menelan biaya hingga triliunan rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, biaya penyelenggaraan PON XX Papua telah menghabiskan APBN sebanyak Rp 10,43 triliun.
Biaya persiapan dan penyelenggaraan dimulai pada 2018 dari APBN dan dilakukan menggunakan berbagai skema, baik transfer ke APBD Papua maupun belanja langsung kementerian atau lembaga (K/L).
Lewat APBD, misalnya, biaya PON XX disalurkan melalui skema dana tambahan infrastruktur (DTI), dana otonomi khusus (otsus), dana bagi hasil (DBH), hingga dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Sementara itu, untuk belanja langsung K/L disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta TVRI/REI.